Surakarta. eNewskalteng.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keberadaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bukan hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara. “Artinya, PWI menjadi makin relevan dan makin dibutuhkan. Persatuan PWI tidak hanya penting bagi insan pers, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” ujar Meutya dalam sambutannya pada Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
Meutya mengatakan, tantangan digitalisasi, termasuk kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), semakin menyulitkan masyarakat membedakan mana berita benar dan mana yang hoaks. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar insan pers tetap berpegang pada etika jurnalistik di tengah derasnya arus perubahan digital. “Etika jurnalistik itu ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini sejak lahir hingga sekarang—tanpa mengecilkan peran media sosial yang dalam sepuluh tahun terakhir berkembang pesat,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga mengajak insan pers untuk meneladani semangat para jurnalis pendahulu yang berjuang memberitakan kemerdekaan Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Oleh karena itu, kombinasi antara media sosial dan media mainstream menjadi penting. Keduanya tidak boleh saling melampaui, melainkan harus berjalan beriringan,” imbuhnya.
Dalam konteks regulasi, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung ekosistem media melalui kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. “Saat itu, ketika saya masih di Komisi I DPR RI, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Perpres ini harus jadi. Setelah melalui proses panjang, akhirnya ditandatangani, dan kini pada pemerintahan Presiden Prabowo telah dikukuhkan. Komite pun dibentuk, dan beberapa platform digital seperti Google mulai mendukung ekosistem media dengan memberikan kompensasi atas karya jurnalistik,” jelasnya.
Meutya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sinergi antara media mainstream dan media sosial, sehingga keduanya dapat tumbuh bersama secara sehat.
Menurutnya, pengukuhan Pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 merupakan momentum kebangkitan baru bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu. “PWI harus menjadi rumah yang aman dan produktif bagi anggotanya, serta menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan berintegritas. Pengukuhan ini jangan hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi penegasan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa,” tegas Meutya.
Ia juga meminta agar kerja sama PWI dengan pemerintah pusat turut diperkuat di daerah.
“PWI daerah harus menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah. Kami juga akan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Kominfo agar bekerja sama dengan PWI di wilayahnya. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir secara resmi mengukuhkan Pengurus PWI Pusat periode 2025–2030. “PWI adalah organisasi yang mengemban misi untuk mewujudkan kehidupan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat, serta berpegang pada Kode Etik Jurnalistik,” kata Munir.(sumber:rilise Komdigi)
