Jakarta. eNewskalteng.com — Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) segera dievaluasi agar tidak berubah menjadi “makanan beracun gratis”. Hal tersebut disampaikan Kiai Cholil saat menghadiri acara Standardisasi Dai Angkatan ke-43 Komisi Dakwah MUI di BSI Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Kiai Cholil mengapresiasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang merupakan salah satu janji kampanye. Namun, menurutnya, evaluasi mendesak perlu dilakukan mengingat munculnya sejumlah kasus keracunan yang menelan ribuan korban. “Evaluasi artinya dikoreksi kembali. Mungkin sistemnya bisa diubah, tidak semuanya berbasis dapur umum. Bisa berupa suplai bahan atau bantuan uang, yang penting anak-anak tetap bisa makan bergizi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa MBG sejatinya bukan program dapur umum, melainkan program pemenuhan gizi. Karena itu, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah. “Di wilayah yang siap dengan dapur bisa disuplai bahannya, sementara di daerah lain bisa diberikan uangnya. Jadi program tetap berjalan, tetapi penerapannya tidak dipaksakan seragam secara nasional,” tambahnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu juga mengingatkan agar MBG tidak justru mematikan ekosistem ekonomi masyarakat sekitar, termasuk sekolah dan pesantren yang berperan dalam dakwah, pendidikan, sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, kasus keracunan massal yang terjadi menandakan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan program, bukan sekadar keteledoran. “Kalau sudah ribuan yang keracunan berarti ada sistem yang salah. Bisa jadi pihak yang bertanggung jawab tidak kompeten, baik dari sisi manajerial maupun pengelolaan anggaran,” ungkapnya.
Meski demikian, Kiai Cholil menegaskan MBG tidak perlu dihentikan, karena selain bagian dari komitmen Presiden, program ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. “Kalau masyarakat sekitar dilibatkan, gotong royong dengan pedagang sekolah, justru lebih bagus. Program ini tetap bisa berjalan, tapi harus dievaluasi agar tidak menjadi ‘makanan beracun gratis’,” tegasnya.(sumber/mui.or.id)
