Muara Teweh. eNewskalteng.com — Manajemen RSUD Muara Teweh secara terbuka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan mutu layanan kesehatan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025). RDP ini digelar sebagai evaluasi sekaligus klarifikasi menyusul turunnya akreditasi rumah sakit dari tipe C menjadi tipe D. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiati Rusli, dan dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Gazali, Direktur RSUD Muara Teweh Tiur Maida, anggota DPRD, serta jajaran manajemen rumah sakit.
Dalam paparannya, Tiur Maida menjelaskan sejumlah kendala mendasar yang menjadi hambatan peningkatan pelayanan. Mulai dari pembiayaan operasional yang sepenuhnya ditanggung BLUD tanpa dukungan APBD, kekurangan alat kesehatan sesuai standar Kemenkes, hingga keterbatasan desain infrastruktur lama yang tidak lagi mendukung kebutuhan pasien. “Anggaran pengadaan obat dan BHP sudah melampaui batas. Untuk pasien hemodialisis saja, rumah sakit menanggung defisit Rp200–300 ribu per pasien,” ungkap Tiur, seraya berharap ada intervensi APBD dalam penyediaan alat dan obat-obatan.
Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait fasilitas, seperti toilet ruang bersalin IGD dan kebocoran plafon, yang menurutnya disebabkan kondisi bangunan lama. Menyoal isu kekurangan dokter spesialis, Tiur menegaskan RSUD justru menambah enam dokter baru, dengan hanya satu yang mengundurkan diri karena alasan keluarga. Terkait usulan penghapusan tarif parkir, pihak RSUD menyatakan siap melaksanakan jika seluruh biaya operasional parkir ditanggung APBD.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan masukan dari masyarakat mengenai pelayanan BPJS, akurasi diagnosa, hingga suasana kerja tenaga medis. Asisten Sekda H. Gazali menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar RSUD terus berbenah dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.
RDP ini menjadi ruang terbuka bagi RSUD Muara Teweh untuk menyampaikan keterbatasan dan kebutuhan, sekaligus menunjukkan komitmen melakukan perbaikan di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur.(red)
