PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), dan Perum Bulog dengan mendatangkan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, serta meredam gejolak harga beras di pasar. Distribusi beras akan difokuskan pada tiga wilayah pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Bank Indonesia dan Perum Bulog dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kalteng.
Anang menegaskan bahwa distribusi beras premium tersebut harus dikawal secara optimal agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pastikan tepat sasaran. Distribusi 150 ton beras premium ini harus benar-benar menyentuh masyarakat dan pedagang yang membutuhkan, agar dampaknya langsung terasa dalam meredam gejolak harga di pasar,” tegasnya.
Ia juga meminta agar jalur distribusi logistik, khususnya menuju Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kapuas, dipantau secara ketat guna mengantisipasi berbagai hambatan di lapangan.
“Kawal kelancaran distribusi. Pantau jalur distribusi logistik ke wilayah Kotawaringin Timur dan Kapuas agar tidak ada hambatan sekecil apa pun di lapangan. Pertahankan sinergi,” imbuhnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng, Erwin Budiana, menjelaskan bahwa pengadaan beras premium dari luar daerah dilakukan karena keterbatasan infrastruktur penggilingan modern di Kalteng yang belum memadai untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium.
Melalui kerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog saat ini melaksanakan pengadaan sebanyak 150 ton beras premium dari Makassar untuk memperkuat pasokan di wilayah Kalteng.
“Program ini adalah untuk memperkuat pasokan beras premium di beberapa wilayah pencatatan inflasi utama Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sebaran 75 ton di Kota Palangka Raya, 25 ton di Kabupaten Kapuas, dan 50 ton di Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Erwin.
Menurutnya, skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) menjadi salah satu upaya untuk mengatasi tantangan distribusi pangan di Kalteng yang memiliki wilayah luas, jarak antardaerah relatif jauh, serta membutuhkan kombinasi moda transportasi darat dan sungai.(yz)
