PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (13/7/2026). Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas pengendalian inflasi, kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan tren inflasi nasional terus meningkat dalam tiga bulan terakhir, dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei, dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026. Ia meminta seluruh pemerintah daerah menjaga inflasi agar tidak melampaui batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar menjadi penyumbang inflasi. Menurutnya, kenaikan harga solar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan turut memicu lonjakan harga ikan segar di berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung penyempurnaan data yang bersifat dinamis tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61. Inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,23 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,39 persen.
Komoditas utama penyumbang inflasi di Kalteng meliputi beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit.
Rakor juga diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia, BPS Kalimantan Tengah, serta sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.(Zen)
