Palangka Raya, eNewskalteng.com – Kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar seperempat dari alokasi tahun sebelumnya dinilai menjadi ujian berat bagi keuangan daerah. Di Kota Palangka Raya, kebijakan tersebut disoroti oleh DPRD, yang meminta pemerintah daerah segera beradaptasi dengan strategi pendapatan baru.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyampaikan bahwa penurunan TKD akan berdampak besar pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Tanpa transfer yang memadai, kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik akan menurun,” katanya, Senin (8/9/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar pembangunan infrastruktur di Palangka Raya masih bergantung pada dana transfer. Karenanya, DPRD mendorong Pemko untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pengelolaan pajak dan retribusi, serta memperluas basis ekonomi lokal.
Namun, Syaufwan juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dilakukan secara instan melalui kenaikan pajak yang dapat memberatkan masyarakat. “Kita harus seimbang antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat. Fokus pada optimalisasi, bukan sekadar menaikkan tarif,” tegasnya.
Dengan pendekatan kreatif dan efisien, DPRD berharap pemerintah daerah mampu menjaga keberlanjutan pembangunan meski dengan dukungan fiskal yang lebih terbatas dari pusat.(y)
