Palangka Raya, eNewskalteng.com – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menjadikan penetapan dan penegasan batas kelurahan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, batas wilayah yang jelas merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan efektif. Tanpa kejelasan batas, berbagai persoalan bisa timbul, mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga terhambatnya pelayanan publik.
“Kejelasan batas wilayah kelurahan memberikan kepastian hukum, mencegah konflik antarwarga maupun antarinstansi, serta mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Syaufwan menjelaskan, sejumlah kelurahan di Palangka Raya masih menghadapi persoalan batas, di antaranya Sabaru, Kalampangan, Bereng Bengkel, dan Kameloh Baru. Ia menilai kejelasan batas wilayah penting untuk urusan pertanahan, pencegahan sengketa, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau batas wilayah tidak jelas, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi bantuan bisa terganggu. Ini tentu merugikan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan, penyelesaian tata batas juga akan mendukung akurasi data wilayah dan perencanaan pembangunan, termasuk dalam penggunaan lahan untuk pertanian, permukiman, maupun infrastruktur.
“Pemerintah harus cepat dan serius. Jika masalah batas wilayah dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” tutupnya.(Y)
