PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 450 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, pengaduan didominasi persoalan pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 415 aduan.
Sementara itu, sebanyak 30 aduan berkaitan dengan investasi ilegal dan lima aduan lainnya terkait pergadaian ilegal.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan penguatan koordinasi lintas lembaga dan edukasi masyarakat terus dilakukan untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan atau scam.
Berdasarkan data Satgas PASTI Daerah, sebanyak 64 persen pelapor merupakan perempuan, sedangkan 36 persen lainnya laki-laki. Modus investasi ilegal yang banyak dilaporkan antara lain skema money game, jasa periklanan dengan sistem deposit, perdagangan aset kripto dan forex/futures yang diduga ilegal, hingga penawaran investasi yang mencatut identitas lembaga berizin.
Selain pengaduan aktivitas keuangan ilegal, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga mencatat 5.453 aduan terkait penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah selama periode November 2024 hingga 31 Oktober 2026.
Primandanu menegaskan, aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan menjadi ancaman serius terhadap pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, serta integritas sektor jasa keuangan.
“Koordinasi antaranggota Satgas PASTI Daerah perlu terus diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Polda Kalimantan Tengah dan anggota Satgas PASTI Daerah. Kegiatan membahas evaluasi penanganan perkara aktivitas keuangan ilegal serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Dalam kesempatan itu, narasumber dari Subdit V Tipidsiber Polda Kalteng, Rony Are Setia, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan modus kejahatan digital.
Ia mengimbau masyarakat memastikan legalitas pihak yang menawarkan layanan keuangan, berhati-hati saat melakukan transaksi melalui platform e-commerce, serta menghindari praktik judi online.
Selain rapat koordinasi, OJK Kalteng juga menggelar Training of Trainers (ToT) bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) serta Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota komunitas dalam mengenali modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. Peserta diharapkan dapat menjadi penggerak literasi keuangan sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat.
OJK Kalteng juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas produk dan layanan keuangan, mewaspadai tawaran keuntungan tinggi yang tidak wajar, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan.
Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui laman sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Sementara korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui iasc.ojk.go.id agar penanganan dan upaya penyelamatan dana dapat dilakukan lebih cepat.(yz)












