Palangka Raya, eNewskalteng.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Juli masih berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan perubahan anggaran daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, menyebut realisasi pendapatan daerah hingga akhir Juli mencapai Rp581,3 miliar atau sekitar 48,55 persen dari target Rp1,1 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran penting terhadap kondisi pelaksanaan APBD yang tengah berjalan. Data realisasi juga diperlukan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian pada perubahan anggaran.
“Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai kondisi pelaksanaan APBD yang sedang berjalan dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun perubahan anggaran,” ujar Hasan, Rabu (2/9/2026).
Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga periode yang sama tercatat sekitar Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dari pagu lebih dari Rp1,2 triliun.
Hasan menilai perubahan APBD harus disusun berdasarkan kondisi fiskal daerah, kebutuhan pemerintahan, serta prioritas pembangunan. Penyesuaian anggaran juga perlu mempertimbangkan tingkat realisasi pendapatan dan belanja yang telah berjalan.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Palangka Raya memproyeksikan pendapatan daerah meningkat menjadi Rp1,22 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,27 triliun dengan pembiayaan netto sekitar Rp53,26 miliar.
Fraksi Golkar menilai perubahan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Namun, peningkatan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Perubahan anggaran harus tetap diarahkan pada program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, optimalisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya alokasi belanja, tetapi juga memastikan anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan hasil yang terukur.
Karena itu, Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyesuaian anggaran yang lebih sesuai dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya.
Hasan berharap pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat terus diperkuat sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting, setiap penyesuaian anggaran harus memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
