Palangka Raya. eNewskalteng.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau seluruh siswa di Kota Palangka Raya. Salah satunya terjadi di SDN 1 Pahandut Seberang, yang hingga kini disebut belum menerima manfaat program tersebut meski pendataan telah dilakukan beberapa kali.
Kondisi itu menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Palangka Raya. Dewan menilai pemerataan akses MBG perlu mendapat perhatian serius, terutama bagi sekolah yang berada di kawasan pinggiran dengan keterbatasan akses dibandingkan sekolah di pusat kota.
Hal tersebut diketahui saat Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerja ke SDN 1 Pahandut Seberang, Jumat (7/8). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah sekaligus menyerap aspirasi terkait kebutuhan siswa dan pelaksanaan program pemerintah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan bahwa pendataan penerima MBG sudah dilakukan beberapa kali. Namun, hingga saat ini program tersebut belum juga diterima oleh para siswa.
“SDN 1 Pahandut Seberang ini sudah tiga kali didatangi petugas MBG. Katanya didata, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan program MBG,” ujar Rana, Jumat (7/8/2026).
Meski belum menerima MBG, kondisi tersebut tidak membuat kebutuhan makan siswa di sekolah terabaikan. Pihak sekolah menyebut sebagian besar orang tua masih berperan dengan menyiapkan bekal bagi anak-anak mereka.
Menurut Rana, orang tua siswa juga tidak mempermasalahkan apabila program MBG belum diterima. Bagi mereka, yang terpenting anak-anak tetap mendapatkan makanan selama berada di sekolah.
“Pihak sekolah menyampaikan orang tua murid tidak menuntut harus mendapatkan MBG. Kalau dapat tentu alhamdulillah, tetapi kalau belum, mereka tetap membawakan bekal untuk anak-anaknya,” katanya.
Untuk mendukung kebiasaan membawa bekal, pihak sekolah juga menyediakan fasilitas sederhana berupa keranjang di setiap kelas. Fasilitas tersebut digunakan untuk menyimpan makanan yang dibawa siswa dari rumah agar lebih tertata selama proses pembelajaran.
Namun, menurut Rana, kondisi tersebut tidak berarti persoalan pemerataan MBG dapat diabaikan. Belum diterimanya program di SDN 1 Pahandut Seberang menunjukkan masih adanya sekolah yang belum tersentuh layanan MBG meskipun proses pendataan telah dilakukan berulang kali.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyampaikan komitmen untuk memperluas jangkauan program MBG hingga sekolah-sekolah di kawasan pinggiran, termasuk wilayah yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Karena itu, Komisi III DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar pembangunan maupun operasional layanan MBG di kawasan pinggiran dapat dipercepat. Menurut Rana, jarak dan keterbatasan akses tidak seharusnya menjadi alasan siswa di wilayah pinggiran tertinggal dalam memperoleh program pemenuhan gizi.
Program MBG dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Asupan makanan yang baik diharapkan dapat menunjang kesehatan sekaligus membantu siswa mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
“Pemerataan harus menjadi perhatian. Jangan sampai sekolah yang berada di kawasan pinggiran justru mendapatkan layanan lebih lambat dibandingkan sekolah yang berada di pusat kota,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
