JAKARTA, 27 Oktober (Xinhua), eNewskalteng.com — Rencana Indonesia menjalin kontrak jangka panjang untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) dari Tiongkok dinilai berpotensi memperkuat hubungan perdagangan energi kedua negara. Namun, aspek biaya dan kepastian pasokan perlu menjadi pertimbangan utama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (26/10) mengatakan dirinya mendapat tugas untuk menjajaki kontrak pasokan BBM jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk India dan Tiongkok. Langkah tersebut muncul di tengah pengurangan ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura sejak Sabtu (24/10), serta penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Regulasi itu mengatur peralihan pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji dari tender antarbadan usaha menjadi kerja sama langsung antarpemerintah.
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai kerja sama tersebut dapat membuka peluang perdagangan energi yang lebih seimbang, mengingat tingginya kebutuhan impor BBM Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 37,75 juta ton hasil minyak, termasuk bensin, solar, dan avtur, sepanjang 2025. Dari total tersebut, impor dari Tiongkok mencapai sekitar 830 ribu ton atau 2,2 persen. Sementara itu, kuota ekspor BBM tahap pertama Tiongkok untuk 2026 ditetapkan sebesar 19 juta ton.
Yayan menyebut Indonesia pada 2025 mengekspor batu bara dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) senilai 12,2 miliar dolar AS ke Tiongkok. Ia memperkirakan, apabila 20 persen impor bensin Indonesia dialihkan ke negara tersebut, nilai impor BBM dari Tiongkok dapat meningkat dari 400 juta dolar AS menjadi 3,3 miliar dolar AS per tahun. “Tiongkok berpotensi naik ke posisi pemasok bensin ketiga, dan perdagangan energi kedua negara berlangsung dua arah,” ujar Yayan kepada Xinhua pada Selasa (27/10). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kontrak jangka panjang tidak otomatis memberikan keuntungan bagi Indonesia. Biaya pengiriman BBM dari Tiongkok diperkirakan sekitar 1,4 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan pengiriman dari Singapura, yang berkisar 0,8 hingga 2,6 dolar AS per barel.
Selain faktor biaya, kepastian pasokan juga perlu diperhitungkan. Tiongkok sempat membatasi ekspor BBM pada awal 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik di tengah gejolak pasar energi global. Karena itu, Yayan menyarankan Indonesia mempertimbangkan kontrak pasokan solar dan avtur daripada berfokus pada bensin. Menurutnya, kerja sama tersebut berpotensi layak secara ekonomi apabila Tiongkok menawarkan diskon sebesar 1,7 hingga 2,1 dolar AS per barel.(red)
