PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan memperkuat sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Hal tersebut ditegaskan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah dan pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/3/2026).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan koordinasi teknis lintas pemerintahan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi diperlukan agar dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersusun selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.
“Sinkronisasi dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengendalian hingga evaluasi. Ini penting agar pembangunan daerah berjalan searah dengan RPJPD, RPJMN, RKP hingga APBN, serta selaras dengan RPJMD dan APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Leonard menjelaskan, perencanaan pembangunan juga harus adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Proyeksi ekonomi tahun 2027 dalam RPJMD yang diperkirakan lebih dari Rp8 triliun perlu disesuaikan dengan kondisi APBD Tahun Anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp5,4 triliun.
“Karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan secara cermat, fokus pada program yang benar-benar strategis dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Secara nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri. Sementara itu, tema RKPD Provinsi Kalteng 2027 diarahkan pada peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian makro pembangunan Kalteng tahun 2025, antara lain laju pertumbuhan ekonomi 4,80 persen, PDRB per kapita Rp84,7 juta, tingkat kemiskinan 4,95 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia 74,86.
Sementara target makro pembangunan tahun 2027 diproyeksikan meliputi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, PDRB per kapita Rp95,06 juta, tingkat kemiskinan 4,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 3,3 persen.
Selain itu, forum juga membahas validasi usulan aspirasi dan pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hingga kini tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran yang tengah diverifikasi.
Leonard berharap forum tersebut menjadi ruang dialog konstruktif dalam menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
“Kita manfaatkan forum ini dengan semangat kolaborasi agar perencanaan pembangunan benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan,” pungkasnya.(Zen)
