BeritaEksekutifPemprov Kalimantan Tengah

Pemprov Kalteng Evaluasi Tanggap Darurat Karhutla, Kesiapsiagaan Diminta Tetap Maksimal

4
×

Pemprov Kalteng Evaluasi Tanggap Darurat Karhutla, Kesiapsiagaan Diminta Tetap Maksimal

Sebarkan artikel ini
Rapat evaluasi tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Photo/z)

PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat evaluasi tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memastikan penanganan di lapangan tetap berjalan optimal. Meski sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan, seluruh unsur terkait diminta tidak mengendurkan kesiapsiagaan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Bajakah Lantai II, Rabu (21/10/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BMKG Kalimantan Tengah, serta unsur terkait lainnya.

“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” kata Linae dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kunjungan Kepala BNPB bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Kalimantan Tengah menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB menekankan pentingnya komando terpadu, pelaksanaan operasi sesuai kondisi lapangan, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional Satgas Udara.

Sementara itu, KSAD menegaskan kesiapan TNI AD untuk mendukung percepatan penanganan karhutla melalui penguatan personel dan sarana prasarana.

Lebih lanjut, Linae menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penetapan status keadaan darurat di tingkat provinsi, menurutnya, harus mempertimbangkan status keadaan darurat kabupaten/kota serta didukung kajian dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” tegasnya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Kalteng berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga langkah penanganan karhutla dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Kesiapsiagaan seluruh unsur tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah. (Yz)