BeritaEksekutifPemkab Palangkaraya

Pemko Palangka Raya Pastikan Tunjangan ASN RAPBD 2027 Aman

3
×

Pemko Palangka Raya Pastikan Tunjangan ASN RAPBD 2027 Aman

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Napari.

PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan tidak ada pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Bahkan, hak pegawai berupa gaji ke-13, gaji ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dipertahankan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan kebijakan tersebut telah disepakati bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan RAPBD 2027.

Dia menegaskan, meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja dan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan, hak serta tunjangan pegawai tidak menjadi sasaran pemangkasan.

“Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD menyepakati belanja pegawai 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Fairid, keputusan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah daerah bersama legislatif dalam menyusun komposisi anggaran tahun mendatang. Pemko tetap berupaya menjaga hak pegawai di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.

“Meskipun belanja meningkat, belanja modal meningkat, namun PAD juga meningkat sehingga tidak memotong hak atau tunjangan dari pegawai,” tegasnya.

Mengenai sumber pembiayaan untuk pemenuhan hak pegawai tersebut, Fairid Naparin memastikan anggarannya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya meningkatkan alokasi belanja modal, tetapi juga memastikan hak ASN tetap terpenuhi.

Dengan kebijakan tersebut, Fairid berharap pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, seiring dengan upaya meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pada 2027. (z)