Muara Teweh, eNewskalteng.com — Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Lantai I, Selasa (11/11/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Barito Utara, Drs. Muhlis, Inspektur Barito Utara, Rakhmat Muratni, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Entry meeting ini menjadi langkah awal proses pemeriksaan oleh BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, melalui Sekda Muhlis, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pemeriksaan yang dilakukan BPK Kalteng. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami menyambut baik kegiatan pemeriksaan ini sebagai komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Sekda Muhlis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pemeriksaan, termasuk menyediakan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan. “Semoga hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Barito Utara, Rakhmat Muratni, menyampaikan bahwa pihaknya bersama perangkat daerah telah menyiapkan seluruh berkas pendukung sesuai ruang lingkup pemeriksaan. “Laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban, serta bukti pendukung lainnya telah kami siapkan. Kami berharap proses ini berjalan lancar dan menjadi momentum penguatan sistem pengendalian internal Pemkab Barito Utara,” jelasnya.
Perwakilan Tim BPK Kalteng memaparkan bahwa pemeriksaan kepatuhan tahun ini akan difokuskan pada tiga bidang utama: belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal. Pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah.(red)
