Muara Teweh, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bergerak cepat menanggapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di wilayah tersebut dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, di Muara Teweh, Selasa, sebagai respons atas kondisi tata kelola distribusi BBM dan LPG yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons kondisi khusus terkait distribusi BBM dan LPG yang dirasakan masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan serta dihadiri Sekretaris Daerah Muhlis, Staf Ahli Bupati Heri Jhon Setiawan dan Ardian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, Asisten Administrasi Umum Yaser Arapat, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dewi Handayani, serta Kasatpol PP Aprin S. Dahan.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU, kelangkaan BBM, hingga adanya indikasi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Oleh karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi secepat mungkin agar kondisi ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret serta koordinasi antarinstansi guna mencegah kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg terus berulang dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, permasalahan ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan, antrean panjang di SPBU kerap muncul setiap satu hingga tiga bulan sekali dan menjadi perhatian publik, terutama di media sosial.
“Dari pantauan di media sosial, antrean panjang hampir selalu terjadi secara berkala. Bahkan ada laporan SPBU hanya beroperasi satu hingga dua jam karena stok BBM cepat habis,” ungkapnya.
Sebagai langkah solusi, Bupati mengusulkan pengaturan khusus bagi kendaraan dinas berpelat merah agar tidak menambah kepadatan antrean di SPBU.
“Kendaraan dinas sebaiknya memiliki jadwal pengisian tersendiri, misalnya pada sore atau malam hari. Pengaturan ini perlu diumumkan secara terbuka agar diketahui masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pembentukan grup koordinasi khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk memantau kondisi distribusi BBM dan LPG 3 Kg secara harian.
“Dengan koordinasi yang baik, setiap permasalahan di lapangan dapat segera ditangani. Pemerintah daerah juga bisa menunjukkan langkah nyata dalam merespons keluhan masyarakat,” kata Shalahuddin.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui langkah-langkah tersebut, distribusi BBM dan LPG 3 Kg dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
