Kuala Kapuas, eNewskalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas mulai menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (30/9/2025).
Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Saat ini, masing-masing komisi tengah mendalami dan mencermati usulan program serta anggaran dari OPD sesuai bidang kerja masing-masing. “Sesuai jadwal Banmus, setiap komisi sedang melaksanakan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2026,” ujar Ardiansah di Kuala Kapuas.
Ia menjelaskan, KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut menjadi pedoman awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah serta pembagian alokasi anggaran yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas. “Proses pembahasan ini adalah ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah,” lanjut politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam pembahasan di tingkat komisi, para anggota DPRD aktif memberikan masukan, kritik, dan klarifikasi terhadap program yang diajukan OPD. Fokus utama tidak hanya pada besaran anggaran, tetapi juga efektivitas program, skala prioritas, serta sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ardiansah menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan yang dituangkan dalam KUA-PPAS benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kapuas. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Hasil pembahasan di tingkat komisi nantinya akan dibawa ke rapat gabungan komisi, sebelum difinalisasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk kemudian ditetapkan lebih lanjut.(ali)
