Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang tengah disusun Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Kehadiran pimpinan DPRD pada forum tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi yang disusun mampu memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah serta mendukung percepatan pembangunan di kabupaten.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., menghadiri kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu (24/6/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, itu menjadi wadah bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyampaikan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU Kabupaten/Kota. Di Provinsi Kalimantan Tengah, pembahasan difokuskan pada lima daerah, yakni Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menilai pembahasan regulasi tersebut merupakan momentum penting untuk menghadirkan payung hukum yang lebih relevan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. “Kami menyambut baik pembahasan RUU Kabupaten/Kota ini sebagai langkah memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya, regulasi yang nantinya disahkan mampu mengakomodasi kebutuhan daerah, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mery, setiap kabupaten memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, regulasi yang disusun perlu bersifat adaptif sehingga mampu menjawab kebutuhan daerah tanpa mengabaikan prinsip pemerataan pembangunan. Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan pemerintah daerah maupun DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RUU tersebut sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar regulasi yang dibentuk dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan Panja Komisi II DPR RI diterima Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepastian hukum, dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa penyusunan RUU Kabupaten/Kota bertujuan menghadirkan dasar hukum yang lebih kuat dan selaras dengan sistem ketatanegaraan saat ini. Regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam forum tersebut, DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses penyusunan regulasi nasional agar tetap mengakomodasi kepentingan daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(rul)
