BeritaPemprov Kalimantan Tengah

Inspektur Daerah Prov. Kalteng Ikuti Exit Meeting Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Tata Kelola PBJ dan Monitoring Disiplin Belanja

225
×

Inspektur Daerah Prov. Kalteng Ikuti Exit Meeting Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Tata Kelola PBJ dan Monitoring Disiplin Belanja

Sebarkan artikel ini
Tim BPKP saat memaparkan hasil evaluasi. (Photo/MMC Kalteng)

Palangka Raya. eNewskalteng.com – Dalam rangka memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dan belanja Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Exit Meeting dengan Tim Evaluasi dan Monitoring dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, Jumat (14/3/2025).

 

Auditor Ahli Madya Cucu Supangkat yang mewakili Tim BPKP menyampaikan ringkasan Pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan Monitoring Disiplin Belanja Triwulan I tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

“Hasil pelaksanaan evaluasi dan monitoring bahwa pelaksanaan Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dan Disiplin Belanja pada Triwulan I Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan Baik, akan tetapi ada beberapa hal yang memang harus dilakukan perbaikan seperti pengisian progres realisasi PBJ pada aplikasi SPSE, dan menyelesaikan proses penginputan pengadaan barang/jasa pada aplikasi Katalog Elektronik yang belum dilakukan sampai dengan selesai serta beberapa kondisi Rencana Penarikan Dana belum mencerminkan kebutuhan. Lalu, RPD yang telah disusun berdasarkan pengajuan dari masing-masing OPD belum cukup andal untuk digunakan sebagai alat bantu memprediksi kebutuhan belanja yang sebenarnya sesuai dengan PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020,” ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring menyambut baik hasil evaluasi dan monitoring yang telah disampaikan oleh Tim BPKP Perwakilan Prov. Kalteng, ia menyampaikan evaluasi dan monitoring ini merupakan bagian penting dari pengawasan dan pengendalian keuangan negara.

 

“Terkait beberapa hal yang menjadi perhatian utama, diperlukan perbaikan seperti yang diungkapkan oleh Tim BPKP dalam laporan evaluasi dan monitoring tersebut, selanjutnya bagi perangkat daerah yang menjadi obyek evaluasi dan monitoring untuk secara aktif memantau pelaksanaan setiap rencana aksi perbaikan demi mencapai hasil yang optimal,” tuturnya. (Y)