Palangka Raya, eNewskalteng.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite dan solar mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan. Ia menilai kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dapat berdampak terhadap biaya distribusi dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Menurut Hatir, keterbatasan akses terhadap BBM bersubsidi di Palangka Raya menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kegiatan produksi maupun distribusi berpotensi mengeluarkan biaya lebih besar. “Kenaikan untuk komoditas seperti Dexlite dan solar di daerah kita ini memang terbatas. Saya meyakini hal ini akan mendorong kenaikan harga barang lainnya. Contohnya ketika kita memesan pasir dan kebutuhan lain. Kenaikannya cukup signifikan, sekitar Rp3.000. Sebelumnya 20 persen, sekarang sudah naik menjadi 23 sekian persen,” ujar Hatir usai Rapat Paripurna, Selasa (1/9/2026).
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan harga BBM agar tidak semakin menambah beban masyarakat. Namun, apabila kenaikan tersebut tetap berjalan, Hatir meminta pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, khususnya Biosolar. Menurutnya, jumlah titik penyaluran Biosolar di Palangka Raya masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU yang melayani BBM subsidi. “Harapan kami sebagai anggota dewan tentu agar tidak ada kenaikan. Tetapi jika memang harus naik, maka titik penyaluran BBM subsidi, khususnya Biosolar, harus ditambah. Sepengetahuan saya di Palangka Raya ini hanya ada satu atau dua SPBU yang melayani. Antreannya pun sangat panjang,” jelasnya.
Keterbatasan tersebut, lanjut Hatir, dapat membuat masyarakat maupun pelaku usaha beralih menggunakan BBM non-subsidi. Perubahan pilihan tersebut secara langsung berpotensi meningkatkan ongkos operasional dan biaya produksi. Ia juga menyoroti kembali persoalan ketersediaan Pertalite yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Hatir menilai antrean panjang yang kembali muncul mengingatkan pada kondisi beberapa bulan sebelumnya ketika kuota BBM untuk Kota Palangka Raya disebut mengalami pengurangan. “Kalau saya lihat, sebenarnya konsumsi masyarakat normal saja. Tidak ada lonjakan aktivitas ekonomi yang luar biasa. Namun karena adanya pengurangan jatah, akhirnya antrean panjang kembali terjadi seperti sebelumnya,” katanya.
Hatir menilai persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi konsumsi masyarakat. Menurutnya, perlu ada penjelasan yang transparan mengenai kondisi stok dan distribusi sehingga masyarakat mengetahui penyebab terjadinya antrean panjang. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Kota Palangka Raya, dan DPRD untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.(nis)
