Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam upaya mengatasi berbagai persoalan lingkungan di daerah tersebut. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, menilai penanganan masalah kebersihan dan pencemaran lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga membutuhkan kebijakan berbasis riset dan kajian ilmiah. “Permasalahan lingkungan membutuhkan sentuhan keilmuan agar penanganannya tepat sasaran. Akademisi memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi akar persoalan secara objektif dan merumuskan solusi jangka panjang,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Hasan, berbagai persoalan lingkungan di Palangka Raya, seperti penumpukan sampah, pencemaran sungai dan lahan gambut, hingga penurunan kualitas udara, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Dengan dukungan data dan analisis ilmiah, program yang dijalankan diharapkan lebih terarah dan efektif.
Hasan mencontohkan sejumlah kajian yang dapat dilakukan akademisi, antara lain pemetaan tingkat pencemaran, analisis karakteristik sampah perkotaan, hingga penyusunan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi geografis Palangka Raya. “Mulai dari pemetaan pencemaran, kajian sampah perkotaan, hingga perumusan model pengelolaan lingkungan yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterlibatan akademisi tidak hanya berhenti pada tahap penelitian atau rekomendasi, tetapi juga perlu dilibatkan dalam implementasi serta evaluasi kebijakan. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan temuan ilmiah di lapangan.
Hasan juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun kerja sama yang lebih terstruktur dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, termasuk dalam penentuan fokus persoalan, dukungan anggaran riset, hingga pembentukan tim kolaboratif. “Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(nis)
