Palangka Raya, eNewskalteng.com – Aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya terus bermunculan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, keselamatan masyarakat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengembangan potensi ekonomi daerah. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengatakan banyaknya aspirasi masyarakat perlu diimbangi dengan strategi pembiayaan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin memenuhi seluruh usulan masyarakat hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD kita terbatas, sementara aspirasi masyarakat sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa kita penuhi hanya dengan kemampuan daerah,” ujar Rana.
Karena itu, DPRD Palangka Raya berupaya membawa sejumlah kebutuhan daerah ke tingkat pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan melalui komunikasi dan pertemuan bersama pemerintah pusat serta anggota DPR RI.
Rana menilai dukungan pemerintah pusat dibutuhkan terutama untuk program yang memerlukan anggaran cukup besar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, upaya meminta dukungan dari pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah melepas tanggung jawab. Sebaliknya, sinergi antarpemerintahan diperlukan agar pembangunan tetap berjalan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing.
“Kami membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar ada perhatian dan dukungan nyata untuk Palangka Raya,” katanya.
Rana berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Pelayanan dasar dan persoalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat memiliki cakupan yang luas. Selain infrastruktur, sektor pendidikan, penanganan karhutla, keselamatan masyarakat hingga pengembangan potensi ekonomi daerah membutuhkan kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Keterbatasan fiskal, lanjut Rana, seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Kondisi tersebut justru perlu mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta membuka lebih banyak peluang kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
