Palangka Raya. eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan dan kehutanan.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, Rizki R. Badjuri, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah strategis melalui penandatanganan fakta integritas antara pemerintah dan perusahaan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor perkebunan.
“Kita sudah berkomitmen melalui penandatanganan fakta integritas bersama kabupaten dan pihak perusahaan melalui perzona wilayah. Ke depan, akan dibentuk simpul koordinasi antara gubernur, bupati, dan Satgas untuk memastikan pelaksanaannya,” ujar Rizki, Selasa (28/3/2025).
Rizki menjelaskan, kontribusi PAD dari sektor perkebunan saat ini telah mendekati 100 persen, dengan pajak alat berat dan pajak air permukaan menjadi penyumbang terbesar. Bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Disbun kini melakukan verifikasi pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing perusahaan.
“Ada sekitar 2.500 unit alat berat yang tercatat di Kalimantan Tengah. Kami sedang memilah NPWP untuk memastikan pembayaran pajaknya benar-benar masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Ia menuturkan, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak swasta berjalan positif, terlihat dari peningkatan signifikan setoran pajak alat berat dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Disbun optimistis akan ada progres lebih lanjut terhadap peningkatan PAD.
Meski demikian, Rizki mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban administrasi. Beberapa perusahaan di daerah Barito Utara dan Kotawaringin Timur, kata dia, bahkan belum mengikuti rapat koordinasi.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, perusahaan yang belum hadir akan didata dan ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten dengan dukungan tim teknis provinsi,” ungkapnya.
Terkait adanya konflik agraria di beberapa wilayah, Rizki memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Pemerintah provinsi dan kabupaten tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut sembari menjaga kelancaran penerimaan daerah.
“Secara keseluruhan, proses peningkatan PAD tetap berjalan. Pemerintah terus berkomitmen menaikkan PAD sambil menyelesaikan konflik agraria yang tersisa,” tegasnya.
Rizki menambahkan, hasil kesepakatan dalam forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk optimalisasi penerimaan daerah berbasis sektor produktif, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
