BeritaDPRD KaltengEksekutifLegislatifPemprov Kalimantan Tengah

Demo Ricuh di DPRD Kalteng, Massa Paksa Masuk dan Bakar Ban

21
×

Demo Ricuh di DPRD Kalteng, Massa Paksa Masuk dan Bakar Ban

Sebarkan artikel ini
Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kalimantan Tengah(photo/Zen)

PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh. Massa yang kecewa karena tak ditemui pimpinan dewan nekat memaksa masuk hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan dan pembakaran ban.

Aksi yang digelar Aliansi Reformati bersama mahasiswa, OKP, dan pelajar dari BEM SI awalnya berlangsung tertib. Mereka menyampaikan tuntutan terkait reformasi serta meminta Ketua DPRD Kalteng hadir langsung untuk menerima aspirasi.

Namun situasi berubah memanas ketika tidak ada satu pun pimpinan DPRD yang menemui massa. Kekecewaan itu memicu dorongan massa ke arah gedung dewan yang langsung dihadang aparat.

Ketegangan tak terhindarkan. Aksi saling dorong terjadi di depan pintu masuk DPRD, disusul pembakaran ban sebagai bentuk protes.

Upaya meredakan situasi sempat dilakukan saat Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yosep, bersama Sekretariat Dewan menemui massa. Namun kehadiran mereka ditolak karena demonstran tetap menuntut pimpinan DPRD turun langsung.

Yetro menjelaskan bahwa pimpinan DPRD Kalteng sedang menjalani masa reses di daerah.

“Saat ini pimpinan masih reses. Namun seluruh aspirasi akan kami terima dan sampaikan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Penjelasan tersebut tidak mampu meredakan kekecewaan massa. Demonstran akhirnya membubarkan diri dari halaman DPRD Kalteng sambil menegaskan tuntutan untuk dilakukan audiensi langsung dengan pimpinan dewan.

Aksi di DPRD ini menjadi sorotan karena mencerminkan meningkatnya ketegangan antara massa aksi dan lembaga legislatif daerah, terutama terkait respons terhadap aspirasi publik.

POIN TUNTUTAN DEMONSTRAN

Mendesak DPRD Kalteng memastikan supremasi sipil tetap berjalan.

Mendorong pengawasan terhadap peran TNI agar tetap profesional di bidang pertahanan.

Menuntut perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil dari tindakan represif.

Meminta DPRD menjamin transparansi dan akuntabilitas institusi negara.

Mendesak adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.(Zen)