Jakarta. eNewskalteng.com – Dengan luas wilayah mencapai 20.400 kilometer persegi yang sebagian besar masih berupa kawasan hutan, Kabupaten Katingan hingga kini belum memiliki Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai ruang konservasi terpadu. Kondisi ini mendorong Bupati Katingan Saiful untuk mengusulkan pembentukan Tahura sekaligus memperjuangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai potensi kehutanan.
Didampingi Pj. Sekda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bupati Saiful beraudiensi dengan Menteri Kehutanan beserta jajaran, membahas sejumlah isu strategis. Di antaranya persoalan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang tidak pernah diterima Katingan sejak 2018, keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan yang hanya sekitar 12,56 persen, isu karbon trading yang belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat, hingga pengelolaan Hutan Lindung Sebangau.
Bupati menegaskan bahwa koordinasi ini tidak hanya untuk mencari solusi persoalan kehutanan, tetapi juga sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD baru, sebagaimana dorongan Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan Apkasi di Tangerang beberapa waktu lalu. “Dengan potensi hutan yang begitu luas, sudah selayaknya Katingan mendapatkan manfaat nyata baik melalui pengelolaan Tahura, kebijakan bagi hasil, maupun skema karbon yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Saiful.(dan)
