Palangka Raya, eNewskalteng.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian lebih terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, mengatakan kondisi cuaca dan ancaman karhutla menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran perubahan. “Memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Kota Palangka Raya yang suhu udaranya berada pada level berbahaya, DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran dengan berfokus untuk penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sudarto, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, penyesuaian anggaran perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak, termasuk menghadapi ancaman karhutla yang menjadi persoalan berulang di Kota Palangka Raya. Selain penanganan bencana, Banggar juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran hingga akhir tahun anggaran.
Sudarto menekankan agar pelaksanaan program, khususnya kegiatan fisik, tetap memperhatikan target waktu dan kualitas pekerjaan meskipun waktu pelaksanaan semakin terbatas. “Agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran secara maksimal, mengingat untuk pelaksanaan terbatas menjelang akhir tahun dan memastikan setiap kegiatan fisik mematuhi target waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Banggar juga mendorong Pemko Palangka Raya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara realistis dengan disertai evaluasi terhadap penetapan target dan tingkat realisasi PAD. “Agar Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan realistis, dan melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap penetapan target PAD dan patut terealisasi,” tutur Sudarto.(nis)
