Palangka Raya. eNewskalteng.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng lebih selektif dalam menyusun anggaran tahun 2027, terutama setelah ditemukan adanya pengurangan pada sejumlah pos belanja.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berlangsung. Saat ini, pembahasan diarahkan untuk mencermati struktur belanja dan menentukan program yang harus mendapat perhatian.
Menurut Sudarsono, kondisi proyeksi anggaran 2027 yang relatif tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya membuat pemerintah perlu menetapkan skala prioritas secara tepat. Program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dinilai tidak boleh tergerus akibat penyesuaian anggaran.
“Kita masih membahas struktur belanja, jadi prosesnya belum selesai. Kami baru mengkritisi beberapa pos karena hampir di semua lini ada pengurangan. Dengan proyeksi anggaran yang relatif sama dengan 2026, kami minta program-program yang berorientasi pada masyarakat benar-benar dipertegas,” ujar Sudarsono, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, Banggar akan terus melakukan pencermatan terhadap setiap komponen belanja sebelum pembahasan anggaran mencapai tahap final. Langkah tersebut diperlukan agar pengurangan anggaran tidak berdampak pada program strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sudarsono menegaskan, selain mempertahankan program kerakyatan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan ketentuan mengenai belanja wajib atau mandatory spending sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, alokasi belanja wajib harus menjadi salah satu dasar utama dalam menyusun postur APBD. Setelah kebutuhan yang bersifat wajib terpenuhi, barulah pemerintah dapat mengatur anggaran untuk program dan kegiatan lainnya.
“Mandatory spending harus tetap menjadi perhatian. Jangan sampai karena adanya penyesuaian anggaran, kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan justru tidak terpenuhi,” tegasnya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan dan infrastruktur yang memiliki ketentuan terkait porsi anggaran. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Karena itu, Sudarsono meminta TAPD dan perangkat daerah melakukan perhitungan secara cermat agar setiap program yang masuk dalam APBD 2027 benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Banggar DPRD Kalteng juga akan terus mengawal proses pembahasan bersama pemerintah daerah. Evaluasi terhadap sejumlah pos belanja diharapkan dapat menghasilkan struktur anggaran yang lebih efektif tanpa mengurangi manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Ia berharap penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata setiap program terhadap masyarakat.
“Yang paling penting, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
