BeritaDPRD Palangkaraya

Anggota DPRD Syaufwan Hadi Soroti Pembagian Retribusi Parkir, Ia Minta PAD Dioptimalkan

47
×

Anggota DPRD Syaufwan Hadi Soroti Pembagian Retribusi Parkir, Ia Minta PAD Dioptimalkan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi.

Palangka Raya, eNewskalteng.com – Komisi I DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengevaluasi sistem pembagian hasil retribusi parkir di tepi jalan umum. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai komposisi pembagian hasil yang berlaku saat ini belum memberikan manfaat maksimal bagi kas daerah. Ia menyebut porsi pendapatan yang diterima pemerintah kota masih jauh lebih kecil dibandingkan bagian yang diterima pengelola parkir. “Evaluasi terhadap skema bagi hasil perlu segera dilakukan. Saat ini pemerintah daerah hanya memperoleh sekitar 20 persen, sedangkan sekitar 80 persen menjadi bagian pengelola atau juru parkir. Kondisi ini perlu dikaji kembali agar potensi PAD bisa lebih optimal,” kata Syaufwan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, retribusi parkir merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk mendongkrak pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional, transparan, dan memiliki sistem pembagian yang lebih proporsional. Dorongan tersebut muncul setelah Komisi I DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada 21–24 Juni 2026. Dari kunjungan itu, rombongan mempelajari sejumlah kebijakan dan strategi yang diterapkan pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi.

Syaufwan mengatakan berbagai praktik yang dinilai berhasil di daerah lain dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan dukungan pengawasan dari DPRD agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan. “Pengawasan harus dilakukan secara konsisten sehingga pengelolaan pajak dan retribusi berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan Kota Palangka Raya,” pungkasnya.(nis)