Palangka Raya, eNewskalteng.com – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memanfaatkan setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor) sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Syaufwan, tingginya jumlah laporan yang masuk melalui SP4N-Lapor mencerminkan semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan tuntas terhadap setiap aduan. “Setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Jangan hanya berhenti pada tahap penerimaan laporan, tetapi harus ditindaklanjuti hingga persoalan yang diadukan benar-benar terselesaikan,” ujar Syaufwan, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai SP4N-Lapor merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Dari setiap laporan yang masuk, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor yang membutuhkan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan.
Menurutnya, evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat perlu dilakukan secara berkala agar pelayanan publik terus mengalami perbaikan. Kecepatan dalam merespons serta menyelesaikan setiap laporan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah. “Setiap OPD harus menjadikan pengaduan masyarakat sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jangan sampai ada laporan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Syaufwan berharap seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Palangka Raya diharapkan semakin profesional, responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.(nis)
