Palangka Raya, eNewskalteng.com — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menilai rencana penataan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat fokus pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas birokrasi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan penyesuaian struktur kelembagaan merupakan hal yang wajar dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pembangunan serta dinamika kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, keberadaan organisasi pemerintah harus mampu mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga struktur yang lebih sederhana justru dapat membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif. “Dengan organisasi yang lebih efisien, pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bambang, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai perangkat daerah seharusnya tidak menjadi penyebab panjangnya proses koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, fungsi dan tugas yang memiliki keterkaitan perlu dikaji agar dapat berjalan dalam sistem kerja yang lebih terintegrasi dan saling mendukung. Menurut Bambang, yang paling penting bukanlah jumlah organisasi yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan sejauh mana organisasi tersebut mampu bekerja secara efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. “Yang terpenting adalah bagaimana organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan sektor ketahanan pangan yang selama ini melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis seperti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Melalui penataan kelembagaan yang tepat, koordinasi antarsektor diyakini dapat berjalan lebih baik sehingga pelaksanaan program menjadi lebih optimal.
Bambang menegaskan bahwa perampingan OPD tidak berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memperkuat pelaksanaan program melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan terarah. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan produktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kalteng memandang penataan organisasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada hasil. Melalui struktur kelembagaan yang lebih efektif, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus mencapai target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi program prioritas di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(kaer)
