Palangka Raya, eNewskalteng.com – Belum terealisasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Petuk Katimpun menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Pihaknya memastikan sekolah tersebut tidak diabaikan, melainkan masih dalam proses penyiapan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menjelaskan bahwa Petuk Katimpun termasuk wilayah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Kondisi ini membuat pelaksanaan program membutuhkan tahapan persiapan yang lebih panjang. “Daerah Petuk Katimpun termasuk kategori 3T. Saat ini pemerintah masih menuntaskan sejumlah kebutuhan, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar program MBG dapat dilaksanakan di wilayah tersebut,” kata Jati, Rabu (12/8/2026).
Jati menyampaikan, tantangan utama pelaksanaan MBG di kawasan 3T terletak pada kesiapan infrastruktur pendukung dan sistem distribusi. Tanpa kesiapan yang matang, dikhawatirkan program tidak berjalan optimal. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan berbagai kebutuhan tersebut agar penyaluran makanan bergizi kepada siswa di daerah terpencil dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. “Pelaksanaan di wilayah 3T memang memerlukan kesiapan lebih, mulai dari administrasi, sarana pendukung, hingga mekanisme penyaluran. Semua itu sedang diselesaikan agar ketika program berjalan tidak terkendala,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa belum masuknya SDN 1 Petuk Katimpun dalam penerima MBG bukan berarti sekolah tersebut dicoret dari daftar. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain di Kota Palangka Raya, seperti Kecamatan Rakumpit dan sejumlah kawasan terpencil lain. “Selain Petuk Katimpun, ada beberapa wilayah 3T lain yang juga masih dalam tahap persiapan. Jadi bukan tidak menjadi sasaran, melainkan masih menunggu proses yang sedang diselesaikan pemerintah,” ujarnya. Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur, menurut Jati, menjadi pertimbangan penting agar makanan yang disalurkan dapat diterima siswa secara tepat waktu dan tepat sasaran.(nis)
