Palangka Raya, eNewskalteng.com – Di tengah upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan agar kebijakan pajak dan retribusi tetap berpihak pada masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, HM. Khemal Nasery, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan warga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Menurutnya, pajak merupakan salah satu penopang utama pembangunan daerah. Namun, jika tidak diatur secara bijak, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat. “Pemerintah daerah harus melihat kondisi masyarakat saat ini. Jangan sampai niat meningkatkan PAD justru membuat beban warga semakin berat,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia memahami bahwa pemerintah memiliki target pendapatan yang harus dicapai. Meski demikian, pendekatan yang digunakan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam pandangannya, potensi sektor usaha seperti kuliner dan perhotelan dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD tanpa harus langsung membebani masyarakat secara luas. Selain itu, politisi Partai Golongan Karya tersebut juga menekankan pentingnya kebijakan yang selektif, sehingga tidak semua sektor dibebani secara bersamaan.
Ia berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan warga. “Yang terpenting, masyarakat tetap merasa dilindungi dan tidak terbebani,” pungkasnya.(nis)
