Palangka Raya, eNewskalteng.com – Penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran di Kota Palangka Raya mendapat perhatian DPRD di tengah kondisi pasokan yang sempat mengalami kendala di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM eceran. Pengawasan dinilai penting untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar dan berpotensi membebani masyarakat. “Penjualan BBM eceran perlu diawasi secara ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar dan merugikan masyarakat,” ujar Hatir, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, persoalan pasokan yang terbatas perlu diantisipasi dengan pengawasan yang lebih konsisten. Jangan sampai kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan berlebihan dari kebutuhan masyarakat terhadap BBM. “Jangan sampai kondisi pasokan yang terbatas justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan berlebihan,” katanya.
Hatir mengatakan pengawasan seharusnya tidak berhenti pada aktivitas penjualan di tingkat pengecer. Pemerintah juga perlu memastikan rantai distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penyalur hingga sampai ke masyarakat. “Distribusi harus dipantau dengan baik agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai pengawasan secara menyeluruh menjadi semakin penting ketika terjadi peningkatan kebutuhan maupun gangguan dalam distribusi. Dengan pemantauan yang baik, potensi penyimpangan dapat lebih cepat diketahui dan ditangani. Hatir juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap BBM dengan harga yang wajar. “Masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan harga yang wajar. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain pengawasan terhadap pengecer dan jalur distribusi, Hatir berharap pemerintah dapat segera mengatasi kendala pasokan BBM. Kondisi pasokan yang kembali normal diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Menurutnya, persoalan distribusi dan penjualan BBM perlu ditangani secara terpadu agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak. “Yang terpenting adalah masyarakat jangan sampai dirugikan, baik akibat masalah distribusi maupun lonjakan harga di tingkat pengecer,” pungkasnya.(nis)
