Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan benih unggul dari Kementerian Pertanian untuk sektor perkebunan. Pengawasan yang optimal dinilai menjadi kunci agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada petani yang berhak menerima.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan bantuan benih unggul memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas benih yang disalurkan, melainkan juga oleh validitas data penerima bantuan. “Bantuan yang ditujukan untuk petani harus benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Hatir, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, bantuan benih unggul berpotensi meningkatkan produksi sejumlah komoditas perkebunan yang selama ini menjadi andalan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi cukup tinggi di daerah. Beberapa komoditas yang menjadi sasaran program tersebut antara lain kelapa, kopi, kakao, tebu, jambu mete, dan pala yang selama ini menjadi sumber pendapatan bagi banyak petani.
Hatir menilai pengawasan harus dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan calon penerima, proses verifikasi, hingga distribusi bantuan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. Selain pengawasan, ia juga mendorong pemerintah memberikan pendampingan teknis kepada petani penerima bantuan agar penggunaan benih unggul dapat dilakukan secara tepat dan menghasilkan produktivitas yang optimal.
Menurutnya, pemahaman mengenai teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan bantuan tersebut di lapangan. “Program bantuan benih unggul merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan sektor perkebunan. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani,” pungkasnya.(nis)
