Muara Teweh, eNewskalteng.com — Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri, menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Dalam paparannya, Tajeri menyebut bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun, atau 52,66 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan di seluruh wilayah Barito Utara, termasuk desa-desa.
Meski porsinya cukup besar, Tajeri menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program agar kasus kekurangan volume pekerjaan dan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi tidak terulang. “Anggaran infrastruktur sangat besar, tetapi pengawasan harus diperketat agar setiap pekerjaan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Tajeri juga mengungkapkan kondisi memprihatinkan sejumlah sekolah di Barito Utara yang masih jauh dari standar kelayakan. Ia menyebut ruang kelas rusak, fasilitas belajar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga WC sekolah masih banyak yang tidak memadai. “Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau kondisinya seperti ini?” ujarnya. Ia mendesak Dinas Pendidikan segera memprioritaskan perbaikan, termasuk rumah guru dan penjaga sekolah yang dinilai tidak layak huni.
Selain pendidikan, Fraksi KIR juga menyoroti lemahnya pelayanan kesehatan di beberapa wilayah. Tajeri menyebut masih terdapat Puskesmas yang tidak memiliki dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas minim, hingga ruang kerja tanpa AC.
Menurutnya, pelayanan kesehatan dasar harus diperkuat agar masyarakat di pelosok merasakan perhatian yang sama dengan yang ada di pusat kota. “Puskesmas harus memiliki tenaga dan fasilitas yang memadai. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapat layanan kesehatan hanya karena kekurangan dokter atau sarana pendukung,” tegasnya.
Fraksi KIR berharap APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen yang mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik secara merata di seluruh Barito Utara.(red)
