Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya menyoroti belum tersedianya generator set (genset) di Puskesmas Menteng meski fasilitas kesehatan tersebut baru saja selesai direnovasi dan diresmikan pada 23 Juni 2026. Renovasi puskesmas itu diketahui menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mempertanyakan belum terpenuhinya sarana pendukung penting tersebut. Menurutnya, keberadaan genset merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan ketika terjadi gangguan pasokan listrik. “Genset menjadi fasilitas penunjang yang sangat penting agar pelayanan kesehatan tidak terganggu saat terjadi pemadaman listrik,” ujar Arif, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai anggaran renovasi yang mencapai miliaran rupiah semestinya sudah mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitas dasar penunjang operasional puskesmas, termasuk penyediaan genset untuk menghadapi situasi darurat. Menurut Arif, keberadaan sumber listrik cadangan sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera maupun penggunaan peralatan kesehatan tertentu.
Karena itu, ia mendorong adanya penelusuran lebih lanjut terkait alokasi penggunaan anggaran renovasi Puskesmas Menteng agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai peruntukan dana tersebut. “Kami berharap ada keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran renovasi sehingga seluruh prosesnya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya. Ia menambahkan, absennya genset berpotensi menimbulkan gangguan pelayanan apabila terjadi pemadaman listrik, terutama pada layanan yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan.
Arif juga menekankan bahwa setiap pembangunan maupun renovasi fasilitas pelayanan publik harus memperhatikan kelengkapan sarana pendukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD Kota Palangka Raya akan terus memantau pelaksanaan dan penggunaan anggaran pembangunan fasilitas publik di daerah. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut mengawasi agar pengelolaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel. “Pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab bersama. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan, sementara masyarakat juga berhak mengetahui dan mengawal setiap pembangunan fasilitas publik,” pungkasnya.(nis)
