BeritaPemkab Murung Raya

Pemkab Murung Raya Perkuat Pembangunan Berkelanjutan melalui Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD

11
×

Pemkab Murung Raya Perkuat Pembangunan Berkelanjutan melalui Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Murung Raya, Lynda Kristiane, saat menyampaikan sambutan mewakili Bupati Murung Raya.(Foto/Diskominfo)

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah, mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Proses penyusunan tersebut diawali melalui kegiatan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) KLHS Perubahan RPJMD 2025–2029 yang berlangsung di Aula Cahai Ondhui Tingang, Gedung B Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (5/11/2026). Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Lynda Kristiane, yang hadir mewakili Bupati Murung Raya. Acara tersebut juga diikuti perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa KLHS memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Murung Raya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari kawasan hutan, Sungai Barito, sektor pertambangan hingga perkebunan. Potensi tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.

Dalam penyusunannya, KLHS Perubahan RPJMD akan diarahkan pada tiga persoalan utama. Ketiganya meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana serta perubahan iklim, hingga pengembangan ekonomi hijau yang berorientasi pada keadilan sosial. Sejumlah aspek juga menjadi perhatian dalam kajian tersebut, di antaranya perlindungan kawasan hutan, pemeliharaan kualitas air Sungai Barito, pengurangan risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengembangan perhutanan sosial dan ekowisata.

Lynda menegaskan, penyusunan KLHS perlu melibatkan berbagai unsur agar hasil kajian dapat mencerminkan kondisi dan kebutuhan daerah. Keterlibatan masyarakat, Dewan Adat Dayak, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, hingga pelaku usaha dinilai penting dalam proses tersebut. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung penyusunan kajian dengan menyediakan data yang akurat serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. “Seluruh rekomendasi KLHS harus terintegrasi dalam dokumen Perubahan RPJMD 2025–2029 agar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.(red)

\