BeritaPemkab Murung Raya

Pemkab Murung Raya Integrasikan Isu Lingkungan dalam Perubahan RPJMD

7
×

Pemkab Murung Raya Integrasikan Isu Lingkungan dalam Perubahan RPJMD

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Murung Raya, Lynda Kristiane saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Cahai Ondhui Tingang, Gedung B Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (5/11/2026).(Foto/Diskominfo)

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai mematangkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah tersebut diawali melalui kegiatan Kick Off dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Cahai Ondhui Tingang, Gedung B Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Lynda Kristiane, yang hadir mewakili Bupati Murung Raya. Sejumlah perwakilan perangkat daerah turut mengikuti kegiatan sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Lynda, disampaikan bahwa KLHS memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Murung Raya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari kawasan hutan, Sungai Barito, sektor pertambangan hingga perkebunan. Potensi tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam penyusunannya, KLHS diarahkan pada tiga fokus utama, yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ancaman bencana serta perubahan iklim, dan pengembangan ekonomi hijau yang mengedepankan keadilan sosial. Kajian tersebut juga diharapkan memberikan perhatian terhadap perlindungan hutan, pemeliharaan kualitas air Sungai Barito, serta upaya mengurangi risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pengembangan perhutanan sosial dan ekowisata menjadi bagian dari aspek yang perlu dipertimbangkan.

Lynda menekankan bahwa proses penyusunan KLHS harus melibatkan berbagai unsur masyarakat agar menghasilkan kajian yang komprehensif. Pihak-pihak yang diharapkan berpartisipasi antara lain Dewan Adat Dayak, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha. “Penyusunan KLHS harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, Dewan Adat Dayak, akademisi, LSM lingkungan dan pelaku usaha. Seluruh Perangkat Daerah diminta menyediakan data yang valid serta memperkuat koordinasi,” tegas Lynda.(red)