Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026, Senin (9/11/2026) malam.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu, tersebut juga diisi dengan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, dan III.
Rangkaian sidang diawali dengan pembukaan oleh pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait hasil pembahasan dua Raperda. Agenda berikutnya adalah pembacaan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan terhadap kedua rancangan regulasi tersebut.
Selain membahas produk hukum daerah, rapat paripurna juga menjadi kesempatan bagi para anggota DPRD untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses di masing-masing daerah pemilihan. Persetujuan kedua Raperda kemudian dituangkan dalam keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Dokumen tersebut ditandatangani dalam rapat yang dilanjutkan dengan penyerahan keputusan serta laporan hasil reses kepada Bupati Murung Raya, Heriyus.
Dalam kesempatan itu, Heriyus menyampaikan bahwa kesepakatan terhadap dua Raperda merupakan bagian penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap regulasi yang telah disepakati dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan peraturan daerah harus mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan.
Heriyus juga mengingatkan pentingnya menjaga kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi kedua lembaga tersebut diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan DPRD Murung Raya diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam menghasilkan kebijakan yang mendukung kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(red)












