JAKARTA, eNewskalteng.com — Indonesia dan Tiongkok dijadwalkan membahas kesepakatan mengenai proses perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Tiongkok (IDC-CEPA) dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Shenzhen, Tiongkok, pada November 2026.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, persiapan perundingan kedua negara sebenarnya telah berjalan. Pertemuan dalam KTT APEC mendatang akan dimanfaatkan untuk menyepakati tahapan dan mekanisme pembahasannya. “Perundingan IDC-CEPA belum dilakukan. Nanti di KTT APEC kami akan bertemu Tiongkok untuk menyepakati prosesnya. Namun, persiapannya sudah mulai berjalan,” ujar Susiwijono di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara pejabat Indonesia dan Tiongkok di Beijing pada 26 September 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat mempercepat persiapan perundingan serta mulai mengidentifikasi ruang lingkup kerja sama yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian. IDC-CEPA diharapkan dapat memperluas hubungan ekonomi kedua negara yang selama ini telah terjalin melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA). Perjanjian bilateral tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat akses pasar dan memperluas peluang investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dan Tiongkok sepanjang 2025 mencapai 154,58 miliar dolar AS. Nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok sebesar 67,04 miliar dolar AS, sementara impornya mencapai 87,54 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 20,5 miliar dolar AS.
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai CEPA memiliki cakupan kerja sama lebih luas dibandingkan ACFTA. Menurutnya, pendekatan yang lebih komprehensif memungkinkan kedua negara memperoleh manfaat tidak hanya dari perdagangan barang, tetapi juga dari sektor investasi dan bidang ekonomi lainnya.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengingatkan agar Indonesia memanfaatkan perjanjian tersebut untuk meningkatkan kualitas serta memperluas jenis produk ekspor. Ia menilai pemerintah perlu memperjuangkan pengurangan tarif dan penyederhanaan hambatan perdagangan non-tarif, termasuk ketentuan keamanan pangan, sertifikasi, dan karantina.
Sejumlah komoditas seperti udang, kopi, kakao, rempah-rempah, dan buah tropis dinilai memiliki peluang untuk memperluas penetrasi ke pasar Tiongkok apabila memperoleh akses yang lebih baik. Selain komoditas pertanian dan perikanan, kerja sama juga diharapkan mendorong ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain komponen otomotif, baterai, elektronik, serta produk turunan mineral. Ronny menegaskan, perluasan perdagangan harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri pengolahan. Pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok serta platform perdagangan Tiongkok juga perlu menjadi bagian dari kesepakatan.
Dari sisi Tiongkok, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis berkat besarnya pasar domestik, kekayaan sumber daya alam, serta letak geografis yang penting di kawasan Asia Tenggara. Melalui IDC-CEPA, perusahaan Tiongkok berpeluang memperluas investasi pada sektor manufaktur, kendaraan listrik, baterai, petrokimia, hingga ekonomi digital. Indonesia juga berpotensi dikembangkan sebagai basis produksi untuk menjangkau pasar ASEAN.
Meski demikian, Ronny mengingatkan bahwa keterbukaan perdagangan dan investasi harus tetap memperhatikan kepentingan industri nasional. Indonesia perlu menghindari ketergantungan berlebihan terhadap produk, teknologi, maupun modal dari luar negeri. Ia menjelaskan, defisit perdagangan dengan Tiongkok tidak selalu mencerminkan kerugian karena sebagian barang impor merupakan bahan baku, barang antara, dan barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi di dalam negeri.
Karena itu, investasi yang masuk melalui kerja sama tersebut perlu diikuti peningkatan keterlibatan pemasok lokal, pengembangan keterampilan tenaga kerja, transfer teknologi, serta penerapan standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Dengan langkah tersebut, kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan, tetapi juga memperkuat kapasitas industri dan memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.(red)
