Kasongan, eNewskalteng.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan melakukan monitoring terhadap keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini dilakukan untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai tujuan pembentukannya serta dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Kepala DPMD Kabupaten Katingan, Pony Natalia, Selasa (10/11 2026) kepada media ini mengatakan monitoring tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDes. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mengetahui secara langsung kondisi dan perkembangan usaha yang dijalankan masing-masing BUMDes.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar keberadaan BUMDes tidak hanya sebatas kelembagaan atau memenuhi persyaratan administrasi, tetapi benar-benar menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. “Monitoring ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan pengelolaan BUMDes. Kami ingin memastikan apakah BUMDes benar-benar berjalan, bagaimana pengelolaan usahanya, serta apa saja kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana dan aset yang dikelola harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa.
Pony juga mendorong pemerintah desa dan pengurus BUMDes agar serius mengembangkan unit usaha yang memiliki potensi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Jangan sampai BUMDes hanya dibentuk, tetapi tidak ada aktivitas usaha yang berjalan. Keberadaannya harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya. Melalui monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan, DPMD berharap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Katingan semakin tertib, produktif, dan mampu menjadi salah satu penggerak kemandirian ekonomi desa.(dan)
