PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menggelar rapat evaluasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), penetapan status transisi pemulihan, serta koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, tersebut membahas perkembangan terkini penanganan karhutla dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya penurunan titik panas, intensitas curah hujan, serta masukan dari instansi terkait.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa status tanggap darurat karhutla di Kota Palangka Raya berakhir pada 7 November 2026. Selanjutnya, mulai 8 November 2026, Kota Palangka Raya memasuki masa transisi pemulihan pascabencana.
Achmad Zaini mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan paparan dari BMKG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta pihak terkait lainnya.
“Dari semua yang hadir, sepakat bahwa status tanggap darurat berakhir pada 7 November. Berikutnya, mulai 8 November kita masuk ke masa transisi pemulihan pascabencana,” ujar Zaini.
Ia menjelaskan, saat memasuki masa transisi tersebut, BPBD Kota Palangka Raya diminta segera menyusun Jitupasna sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Menurutnya, pengkajian tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai dampak kerusakan akibat karhutla, termasuk kerusakan infrastruktur yang memerlukan penanganan dan perbaikan agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
“Penanganan dampak pascabencana, khususnya rehabilitasi, menjadi perhatian kita. Misalnya, ada ruas jalan dan infrastruktur yang terdampak, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Melalui Jitupasna ini akan dikaji apa saja kebutuhan yang harus ditangani,” jelasnya.
Terkait besaran kerugian akibat karhutla, Zaini menyebutkan bahwa pemerintah masih terus melakukan pendataan dan penghitungan. Hasil pengkajian nantinya akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar data kerusakan maupun kerugian yang ditetapkan menjadi satu data yang akurat.
“Tadi sudah dijelaskan BPBD Provinsi Kalteng terkait dampaknya. Karhutla ini sifatnya merusak infrastruktur yang ada, sehingga banyak yang harus dikaji untuk dilakukan perbaikan dengan data yang akurat,” tambahnya.
Zaini menegaskan bahwa pada masa pascakarhutla dan transisi pemulihan ini, tim BPBD Kota Palangka Raya bersama para relawan akan tetap bekerja melaksanakan pendinginan dan pembasahan di lahan-lahan yang masih memunculkan titik api. (z)
