KASONGAN, eNewskalteng.com — Pemerintah Kabupaten Katingan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah melalui sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional dan memperoleh akreditasi.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda Katingan, Yosefa Jambang, mengungkapkan hingga saat ini belum ada perpustakaan sekolah di Kabupaten Katingan yang terakreditasi. Kondisi itu, menurutnya, turut menyulitkan sekolah dalam memperoleh bantuan pengembangan perpustakaan. “Sampai saat ini belum ada perpustakaan sekolah di Kabupaten Katingan yang terakreditasi. Kondisi ini tentu menyulitkan sekolah untuk mendapatkan bantuan, karena akreditasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan perpustakaan,” ujarnya.
Yosefa menjelaskan, setiap perpustakaan sekolah wajib memiliki Nomor Pokok Perpustakaan dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola. Ia berharap para guru serta pengelola perpustakaan sekolah dapat belajar dari perpustakaan yang telah terakreditasi, sehingga mampu menerapkan pengelolaan yang sesuai ketentuan. “Kami berharap para guru dan pengelola perpustakaan sekolah dapat belajar dari perpustakaan yang sudah terakreditasi, sehingga pengelolaan perpustakaan di sekolah bisa semakin baik,” katanya.
Selain persoalan akreditasi, Yosefa juga menyoroti minimnya forum pengelola perpustakaan sekolah di Kabupaten Katingan. Dari 13 kecamatan, saat ini baru dua kecamatan yang memiliki forum tersebut. Menurutnya, pembentukan forum di seluruh kecamatan perlu segera dilakukan karena dapat menjadi wadah koordinasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas para pengelola perpustakaan. “Dari 13 kecamatan, saat ini baru ada dua forum pengelola perpustakaan sekolah. Padahal, keberadaan forum sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan,” ungkapnya.
Dorong Pembentukan Dinas Perpustakaan
Di sisi lain, Yosefa mengakui pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip daerah masih terkendala kelembagaan. Dengan jangkauan pelayanan yang semakin luas dan beban kerja yang terus meningkat, status organisasi yang masih berbentuk bagian dinilai belum memadai. Ia menyebut Katingan menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan yang kelembagaan perpustakaannya belum berbentuk dinas. “Kami melihat tugas perpustakaan dan arsip daerah semakin berat, sementara jangkauan pelayanan semakin luas. Namun, kelembagaan kami masih berbentuk bagian. Ini menjadi salah satu kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal,” jelasnya.
Yosefa mengatakan, perjuangan pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah dilakukan sejak 2023. Bahkan, Peraturan Bupati dan struktur organisasi serta tata kerja (SOTK) untuk pembentukan kelembagaan tersebut telah terbit. Namun, realisasinya masih terkendala ketersediaan anggaran. “Sejak 2023 kami sudah memperjuangkan agar Perpustakaan dan Arsip Daerah Katingan dapat dibentuk menjadi dinas tersendiri. Perbup dan SOTK sudah terbit, tetapi anggaran untuk pembentukannya belum tersedia,” tuturnya.
Ia memahami pembentukan organisasi perangkat daerah baru harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “Penambahan dinas baru memang terkendala anggaran dan efisiensi. Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar ke depan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Katingan bisa segera terbentuk,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Korwil Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Yahya, menekankan pentingnya pengelolaan perpustakaan sekolah secara efektif agar koleksi buku benar-benar dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Ia mengingatkan agar buku-buku yang tersedia tidak hanya disimpan, tetapi dikelola dengan baik untuk mendukung peningkatan pengetahuan peserta didik. “Buku-buku di perpustakaan jangan hanya menjadi pajangan atau tersimpan seperti di gudang. Harus dikelola secara efektif dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peserta didik,” ujarnya.
Yahya berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada guru dan pengelola perpustakaan mengenai tata kelola perpustakaan yang baik, termasuk pemenuhan Nomor Pokok Perpustakaan dan Standar Nasional Perpustakaan. “Melalui kegiatan ini, kami berharap para guru dan pengelola perpustakaan dapat memahami bagaimana mengelola buku dan perpustakaan dengan baik, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi siswa,” pungkasnya.(dan)
