LONDON, 5 Oktober (Xinhua), eNewskalteng.com — Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham kembali memunculkan perdebatan mengenai masa depan hubungan Inggris dengan Uni Eropa (UE), dengan menyebut kemungkinan kembali menjadi anggota blok tersebut sebagai salah satu pilihan jangka panjang. Pernyataan itu sekaligus mengubah batasan yang sebelumnya ditetapkan Partai Buruh dan memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh pemerintah Inggris akan berupaya mempererat kembali hubungan dengan UE.
Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri pada konferensi Partai Buruh di Liverpool, Selasa (29/9), Burnham mengatakan Brexit telah membawa lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat. Ia juga memaparkan sejumlah pilihan untuk membangun hubungan jangka panjang Inggris dengan negara-negara Eropa.
Dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan sehari kemudian, Burnham secara terbuka menyebut kemungkinan Inggris kembali bergabung dengan UE. “Saya ingin melihat Inggris kembali bergabung semasa hidup saya,” katanya, sembari menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia.
Pilihan tersebut mencakup mempertahankan hubungan yang ada saat ini, bergabung dengan serikat pabean, berpartisipasi dalam pasar tunggal, hingga kemungkinan kembali menjadi anggota penuh UE. Masing-masing opsi memiliki konsekuensi berbeda dalam hal integrasi ekonomi maupun komitmen politik. Sikap tersebut berbeda dengan manifesto Partai Buruh dalam pemilu 2024 yang sebelumnya menutup kemungkinan Inggris kembali bergabung dengan pasar tunggal dan serikat pabean, termasuk mengembalikan kebebasan bergerak.
Burnham juga sebelumnya berkomitmen untuk tidak membuka kembali perdebatan mengenai kemungkinan Inggris kembali menjadi anggota UE. Namun, pernyataan terbarunya menunjukkan bahwa isu tersebut kini mulai mendapat ruang dalam pembahasan pemerintah. Perdebatan itu kembali mencuat sekitar satu dekade setelah referendum Brexit pada Juni 2016. Saat itu, 52 persen pemilih Inggris memilih meninggalkan UE. Inggris kemudian secara resmi mengakhiri keanggotaannya pada 2020.
Pertimbangan Ekonomi dan Risiko Politik
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang dikemukakan Burnham dalam mempertimbangkan hubungan yang lebih erat dengan UE. Dalam wawancara dengan ITV News pada Rabu (30/9), dia mengatakan Brexit telah menghambat pertumbuhan ekonomi Inggris. Menurutnya, akan sulit bagi Inggris untuk kembali mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi jika tetap menjaga jarak terlalu jauh dari pasar terbesar di kawasan tersebut.
Dukungan masyarakat terhadap hubungan yang lebih dekat dengan UE juga terlihat dalam sejumlah jajak pendapat, meskipun dukungan tersebut belum tentu berarti adanya mandat langsung untuk kembali menjadi anggota penuh. Survei Public First yang dikutip The Independent menunjukkan 70 persen pemilih Inggris menginginkan pemerintah membangun hubungan yang lebih erat dengan UE. Sementara itu, jajak pendapat YouGov yang dirilis pada hari yang sama menunjukkan 59 persen responden mendukung Inggris kembali bergabung dengan UE.
Namun, membuka kembali isu Brexit juga membawa risiko politik bagi pemerintah. Anggota parlemen Partai Buruh Graham Stringer menilai upaya mengabaikan hasil referendum 2016 dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keputusan pemilih. Ia memperingatkan bahwa perdebatan baru mengenai keanggotaan UE berpotensi lebih sengit dibandingkan perdebatan yang terjadi pada 2016.
Sinyal Positif dari Eropa, Proses Tidak Sederhana
Rencana kemungkinan kembalinya Inggris ke UE mendapat respons positif dari sejumlah pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik prospek tersebut dan mengucapkan “selamat datang kembali” kepada Inggris. Ia menggambarkan kemungkinan Inggris kembali menjadi bagian dari UE sebagai kabar baik bagi Inggris maupun Eropa.
PM Spanyol Pedro Sanchez juga menyatakan Brexit telah menjadi “kerugian besar” bagi masyarakat Inggris dan Uni Eropa. Meski demikian, dukungan politik dari sejumlah pemimpin Eropa belum berarti Inggris dapat dengan mudah kembali menjadi anggota UE. Proses tersebut akan membutuhkan perundingan mengenai ketentuan keanggotaan, persetujuan Parlemen Eropa, dukungan bulat dari Dewan UE, serta ratifikasi perjanjian aksesi oleh Inggris dan seluruh negara anggota. Dengan demikian, dukungan dari para pemimpin negara anggota hanya menjadi salah satu bagian dari proses panjang yang harus dilalui.
KTT Inggris-UE yang akan datang dapat menjadi salah satu indikator awal mengenai arah kebijakan pemerintah Burnham. Pertemuan yang semula direncanakan berlangsung pada Juli itu ditunda dan kemungkinan digelar pada November. Sejumlah media Inggris melaporkan bahwa Burnham ingin menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum untuk membahas kerangka hubungan Inggris-UE secara lebih luas.
Tantangan terdekat bagi pemerintah Inggris adalah menunjukkan posisi yang lebih konkret dalam perundingan dengan UE. Dari langkah tersebut nantinya dapat terlihat apakah Burnham hanya menginginkan peningkatan kerja sama praktis dengan Eropa atau benar-benar membuka jalan menuju perubahan mendasar dalam hubungan Inggris dengan Uni Eropa.(red)
