Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menaikkan target pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan pengantar Rancangan Perubahan APBD tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,22 triliun lebih, meningkat 2,41 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp1,19 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,27 triliun lebih, atau naik 4,26 persen dari pagu sebelumnya yang berada di angka Rp1,22 triliun lebih.
Fairid mengatakan, penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta kebutuhan pembangunan daerah. Rancangan tersebut juga telah dibahas dan dikonsultasikan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya.
“Struktur dan volume Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan target dan plafon yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah setelah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya,” kata Fairid.
PAD Naik 4,53 Persen
Dari sisi pendapatan, peningkatan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perubahan APBD 2026, PAD ditargetkan mencapai Rp375,7 miliar lebih, naik 4,53 persen dari target awal sebesar Rp359,4 miliar lebih.
Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp844,1 miliar lebih, atau naik 0,79 persen dibandingkan pagu APBD murni.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan mencapai Rp6,2 miliar lebih. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan target sebelumnya yang hanya sekitar Rp226,8 juta.
Belanja Modal Jadi Fokus
Pada sisi belanja, kenaikan paling besar terjadi pada belanja modal. Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan belanja modal sebesar Rp232,8 miliar lebih, meningkat 18,56 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp196,4 miliar lebih.
Selain belanja modal, belanja operasi juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,04 triliun lebih, atau naik 1,64 persen dari pagu sebelumnya.
Berbeda dengan dua komponen tersebut, belanja tidak terduga justru mengalami penurunan. Alokasinya menjadi sekitar Rp4,3 miliar lebih, turun 18,63 persen dari anggaran awal sebesar Rp5,3 miliar.
Dorong Program Prioritas dan Pelayanan Publik
Fairid menegaskan, perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, APBD tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Palangka Raya.
“APBD merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu, reputasi dan kredibilitas harus dijaga dan yang penting bahwa pelaksanaan APBD benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara,” tegasnya.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penetapan tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
