Palangka Raya. eNewskalteng.com– Penataan rumah dinas guru di Kota Palangka Raya masih menghadapi sejumlah persoalan. Beberapa aset pemerintah daerah tersebut disebut masih ditempati pihak yang tidak lagi memiliki hak, termasuk pensiunan guru maupun keluarga dari guru yang telah meninggal dunia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Palangka Raya. Untuk mencari gambaran mengenai pengelolaan rumah dinas yang lebih tertata, jajaran Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Senin (27/7).
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, mengatakan studi banding tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola rumah dinas guru sebagai bagian dari aset daerah.
“Kami ingin melihat bagaimana langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata aset rumah dinas guru sehingga bisa menjadi referensi untuk diterapkan di Palangka Raya,” kata Arif.
Menurut Arif, salah satu hal penting yang perlu dibenahi adalah pendataan seluruh rumah dinas. Pemerintah harus memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah aset, lokasi, kondisi bangunan, hingga status pihak yang saat ini menempati masing-masing rumah.
Data tersebut dinilai menjadi dasar penting sebelum pemerintah mengambil langkah penataan. Dengan pendataan yang jelas, pemerintah dapat mengetahui aset mana yang masih digunakan sesuai peruntukan dan mana yang perlu ditindaklanjuti karena penghuninya sudah tidak memenuhi ketentuan.
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga melihat upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperbarui regulasi terkait pemanfaatan rumah dinas. Pembaruan aturan menjadi salah satu bagian yang dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban penghuni.
Arif menyebut Pemerintah Kota Banjarmasin tengah menyiapkan revisi Peraturan Wali Kota yang mengatur pemanfaatan rumah dinas, termasuk ketentuan mengenai retribusi bagi penghuni yang sudah tidak lagi memiliki hak untuk menempati aset tersebut.
“Peraturan yang ada sekarang sudah sangat lama, sekitar 30 tahun. Nilai retribusi yang berlaku hanya sekitar Rp2.500 per bulan dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan regulasi tidak dapat dipisahkan dari penataan aset rumah dinas. Aturan yang jelas diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak menempati rumah dinas, kapan aset harus dikosongkan, serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah apabila penghuni tidak lagi memenuhi persyaratan.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Palangka Raya. Penataan aset tidak cukup dilakukan dengan mendata bangunan, tetapi juga harus diikuti dengan aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan.
“Dengan adanya aturan baru, penghuni rumah dinas akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Komisi III DPRD Palangka Raya berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membenahi pengelolaan rumah dinas guru. Pendataan yang lebih akurat dan regulasi yang diperbarui diharapkan dapat mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Dengan pengelolaan yang lebih tertib, aset rumah dinas diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat optimal bagi tenaga pendidik yang memang memenuhi ketentuan untuk menempatinya.
(zia/ans/ko)
