Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya dinilai masih berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan pemerintah. Meski begitu, sejumlah kebutuhan masyarakat dinilai tetap memerlukan perhatian dan penanganan secara bertahap. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan lingkungan yang berhubungan langsung dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan secara umum pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berada pada jalur yang telah ditetapkan. Namun, menurutnya, evaluasi terhadap sejumlah program tetap diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Sejauh ini on the track, walaupun memang di sana-sini perlu perhatian dan penyempurnaan. Itu lumrah di era saat ini karena tuntutan masyarakat ingin yang terbaik,” kata Hap, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi pembangunan. Menurut Hap, situasi tersebut juga terlihat dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD. Tidak semua usulan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, dapat langsung direalisasikan sesuai dengan rencana awal.
Hal itu terjadi karena pemerintah terkadang harus mengalihkan perhatian dan anggaran untuk menangani kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak. “Misalnya ada jalan yang seharusnya selesai dikerjakan tahun sebelumnya, tetapi karena ada sesuatu yang mendesak bagi pemerintah, sebagian anggarannya bisa dialihkan,” jelasnya. Meski terdapat penyesuaian program maupun anggaran, Hap menilai kondisi tersebut masih dapat dipahami masyarakat selama pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka.
Ia menyebut komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting ketika terdapat pembangunan yang harus ditunda atau disesuaikan. Keterbukaan informasi dinilai dapat mencegah munculnya anggapan bahwa aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian. Karena itu, transparansi dalam pelaksanaan pembangunan perlu terus diperkuat. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui alasan suatu program belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. “Hal seperti itu hal biasa. Tetapi pada prinsipnya kalau saya lihat, pembangunan masih on the track. Hanya saja memang perlu perhatian dari pemerintah, khususnya jalan-jalan lingkungan,” ujarnya.(nis)
