Palangka Raya, eNewskalteng.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dorongan tersebut disampaikan menyusul kembali munculnya karhutla yang berdampak terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Kota Palangka Raya maupun wilayah Kalimantan Tengah.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. Pemerintah daerah dinilai tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan unsur lain. “Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Syaufwan, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dampak asap yang ditimbulkan juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta aktivitas warga. Karena itu, Fraksi PAN mengajak seluruh elemen untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Kolaborasi dinilai diperlukan agar kondisi lingkungan dapat segera pulih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.
Dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PAN juga menyoroti dukungan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Syaufwan meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai besaran anggaran yang secara khusus disiapkan untuk kebutuhan tersebut. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi ancaman karhutla. “Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Syaufwan menilai kontribusi perusahaan swasta perlu diwujudkan dalam bentuk dukungan konkret. Perusahaan dapat membantu melalui penyediaan sarana dan prasarana, personel, maupun kebutuhan operasional untuk kegiatan pencegahan dan pemadaman. “Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.(nis)
