Palangka Raya, eNewskalteng.com – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera melakukan pendataan dan penertiban seluruh aset sekolah, khususnya rumah dinas guru yang masih ditempati pihak yang tidak lagi memiliki hak. Langkah tersebut dinilai penting agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengatakan permintaan itu muncul setelah pihaknya menemukan adanya aset sekolah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya saat melakukan kunjungan lapangan. “Ketika kami melakukan peninjauan langsung, masih ditemukan aset sekolah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya,” ujar Arif, Senin (20/7/2026).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian DPRD adalah rumah dinas guru yang hingga kini masih ditempati keluarga seorang guru yang telah pensiun bahkan telah meninggal dunia. Menurut Arif, rumah dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya hanya diperuntukkan bagi guru yang masih aktif menjalankan tugas. Ia menegaskan, setelah seorang guru memasuki masa pensiun, rumah dinas semestinya segera dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah. “Rumah dinas itu seharusnya sudah dikosongkan sejak guru yang bersangkutan pensiun. Tidak bisa terus ditempati oleh pensiunan ataupun keluarganya karena aset tersebut milik pemerintah,” tegasnya.
Arif menilai bangunan tersebut memiliki potensi untuk dialihfungsikan menjadi fasilitas penunjang pendidikan, seperti ruang kelas baru, ruang guru, atau sarana lain yang dibutuhkan sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan belajar mengajar. Dalam proses penertiban, DPRD juga menerima informasi adanya keluarga pensiunan guru yang meminta ganti rugi atas biaya renovasi yang telah mereka keluarkan sebelum bersedia mengosongkan rumah dinas tersebut. “Bahkan ada pihak keluarga yang meminta ganti rugi karena merasa telah mengeluarkan biaya untuk merehabilitasi rumah dinas sebelum mereka pindah,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Arif meminta Dinas Pendidikan segera menyusun langkah penyelesaian yang mengedepankan ketentuan hukum dan administrasi pengelolaan aset daerah. Pendataan menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan seluruh aset pendidikan memiliki status yang jelas dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Menurutnya, penataan aset bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Palangka Raya. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal harus dikembalikan fungsinya demi mendukung kegiatan belajar mengajar. “Kalau kita ingin pendidikan di Kota Palangka Raya terus maju, maka seluruh hambatan, termasuk persoalan aset sekolah, harus diselesaikan secara bertahap dan tuntas,” pungkas Arif.
