PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat strategi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Evaluasi Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) dan Diseminasi Hasil Pengkajian.
Kegiatan yang berlangsung di Aula UPT Bapelkes Provinsi Kalteng, Kamis (6/8/2026), dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Mikko Uriamapas Ludjen.
Dalam sambutannya, Mikko menegaskan bahwa penurunan AKI dan AKB merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi semakin berkualitas.
Meskipun AKB di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, AKI justru kembali mengalami peningkatan signifikan hingga Juni 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena diperlukan langkah percepatan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Situasi ini membutuhkan terobosan, inovasi, dan penguatan strategi pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh,” ujarnya.
Salah satu strategi yang terus diperkuat adalah pelaksanaan AMP-SR berbasis fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil kajian MPDN dan AMP-SR, penyebab utama kematian ibu di Kalteng didominasi hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas, serta perdarahan obstetrik.
Sementara itu, penyebab utama kematian bayi meliputi gangguan respirasi dan kardiovaskular, berat badan lahir rendah (BBLR), serta prematuritas.
Selain faktor medis, hasil pengkajian juga menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya risiko kematian, antara lain keterlambatan penanganan, tatalaksana yang belum adekuat, pemantauan yang belum optimal, serta tingginya kasus kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
Mikko menyebut, sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila tata kelola kesehatan ibu dan anak (KIA) diperkuat secara menyeluruh.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan tata kelola KIA di tingkat Dinas Kesehatan, peningkatan mutu layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), hingga penguatan sistem rujukan dan koordinasi antarinstansi.
“Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, organisasi profesi, dunia pendidikan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan evaluasi dan diseminasi tersebut, Dinkes Kalteng berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif serta langkah konkret untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi dilanjutkan dengan implementasi dan kolaborasi berkelanjutan seluruh pihak, sehingga kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Kalimantan Tengah semakin baik dan angka kematian dapat ditekan.(zen)
